wartasiger.co.id, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan penting koordinasi dan kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh Forkopimda dan pemangku kepentingan mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.
Salah satu isu strategis menjadi sorotan Gubernur Mirza, yaitu rendah kualitas pembangunan manusia dan masih tinggi angka kemiskinan di Lampung.
IPM Lampung tahun 2024 sebesar 73,13 menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan IPM terendah di Sumatra. Menurutnya, IPM Lampung itu rendah karena hasil dari kemiskinan.
“Bagaimana mungkin suatu daerah dekat Jakarta, yang semua sinyal masuk, jalan ke semua tempat itu ada, akses ke sekolah itu bagus. Ini ialah buah kemiskinan,” kata Mirza saat Rapat Koordinasi bersama Forkopimda, Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD Provinsi Lampung, di Hotel Akar, Rabu (16/7/2025).
Saat ini, angka kemiskinan Lampung juga masih tergolong tinggi, sebesar 10,69%. Adapun kemiskinan ini didominasi pada daerah perdesaan.
Hal ini menjadi anomali karena Lampung ialah provinsi sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui berbagai hasil pertanian dan perkebunan, seperti beras, jagung, singkong, kopi, coklat, dan nanas.
Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 juga merupakan tertinggi di Sumatra, sebesar 4,57% dengan PDRB 483 triliun tahun 2024.
Guna mengatasi masalah kemiskinan, Mirza telah mendorong hilirisasi dan modernisasi pertanian yang akan mendukung dalam meningkatkan produktivitas dan menyiptakan nilai tambah produk pertanian.
Di antaranya melalui penetapan kebijakan harga gabah, pengendalian distribusi gabah, penetapan harga ubi kayu, pemberian bantuan dryer, pupuk organik cair, combine harvester, rice milling unit dan pembangunan silo.
Hal itu untuk menyiptakan ekosistem bisnis kondusif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa sehingga meningkatkan sejahtera petani dan masyarakat lampung.
“Kita akan hilirisasi, memberikan nilai tambah di desa. Dengan bantuan dryer di desa-desa, ada 1,5 triliun uang tadi di kota, pindah ke desa, karena nilai tambah itu ada di desa,” ungkapnya.
Selain itu, guna meningkatkan IPM Lampung, ia telah melakukan langkah besar di dunia pendidikan dengan menghapus uang komite seluruh sekolah negeri jenjang SMA, SMK, SLB se-Lampung.
Langkah ini sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan setiap anak di Lampung dapat mengakses pendidikan berkualitas serta mewujudkan pndidikan adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Mirza kembali berharap Forkopimda dan seluruh Instansi Vertikal, BUMN/BUMD di Lampung berkolaborasi mewujudkan Lampung Maju.
“Kita tak bisa mengatur Lampung sendiri, kita harus kolaborasi. Mari bersama-sama kita melangkah, saya mohon bantuannya,” pungkasnya. (kmf)
