wartasiger.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya menguatkan siap siaga bencana di seluruh wilayah Lampung. Upaya ini merupakan bagian integral visi pembangunan daerah berkelanjutan yang memprioritaskan keselamatan masyarakat.
Pemprov Lampung menegaskan hal itu dalam rapat membahas kesiapsiagaan bencana Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat itu di ruang kerja sekdaprov, Kamis (17/7/2025).
Rapat ini menekankan penting respon cepat dan terkoordinasi menghadapi potensi bencana alam maupun nonalam.
“Saya mengemban salah satu tugas sebagai Kepala Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung, melihat keadaan kondisi, cuaca, dan iklim Lampung mengarah ke darurat, baik bencana alam maupun nonalam, pertolongan pertama atau pascabencana menjadi prioritas utama harus kita pikirkan sekarang,” ujar sekdaprov.
Sekdaprov menambahkan, Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan siap siaga dalam upaya membantu atau menyalurkan bantuan korban pascabencana alam maupun bencana nonalam.
“Kita harus siap dan menenangkan masyarakat, karena pemerintah hadir menenangkan masyarakat. Kesiapan anggaran tak bisa diprediksi, namun yang terpenting ialah optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yang dibutuhkan.” ujar Sekdaprov.
Adapun siklus menanggulangi bencana mencakup prabencana (pencegahan dan pengurangan risiko), saat bencana (penyelamatan jiwa), dan pascabencana (membangun kehidupan yang lebih baik dan aman).
Menurutnya, kesiapan bukan hanya soal anggaran, melainkan juga tentang menguatkan sumber daya manusia dan fasilitas.
“Kita memfasilitasi kabupaten/kota dengan berkomunikasi juga dengan pusat bila terjadi bencana ke depan. Kita harus menyiapkan keperluan pascabencana, meningkatkan SDM terjun langsung ke lapangan, dan mengimbau bahaya bencana ke masyarakat,” tegasnya.
Simulasi
Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, menyoroti urgensi simulasi bencana, termasuk simulasi Megathrust.
“Kita mengarah ke persiapan agar lebih siap. Ketika banjir, kebakaran hutan, kita sudah menyiapkan dan memprediksi langkah selanjutnya karena terlihat dari satelit,” jelasnya.
Simulasi ini, kata Rudy, penting untuk melatih respons dan koordinasi antarpihak guna meminimalkan dampak bencana.
Ia membeberkan, Lampung menghadapi berbagai ancaman bencana, baik alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi, maupun nonalam seperti epidemi, wabah, dan kegagalan teknologi, serta bencana sosial seperti konflik dan terorisme.
Data menunjukkan peningkatan bencana di Lampung, dengan 98 kejadian tahun 2022, dan 198 hidrometeorologi per Juli 2025, yang didominasi oleh banjir (97 kejadian), angin kencang/puting beliung (68 kejadian), dan tanah longsor (29 kejadian).
Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan siap siaga melalui berbagai langkah strategis. Ini termasuk menyusun Dokumen RENKON Banjir (Pergub Nomor 41 Tahun 2022) dan pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung (SK Gub Nomor: G/337/VI.08/HK/2025 tanggal 6 Mei 2025).
“Satuan Tugas ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berupaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak pascabencana banjir, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota,” ujarnya.
Pemprov Lampung juga berupaya menguatkan kapasitas siaga dan tanggap darurat dengan menguatkan dukungan anggaran taktis, sediaan peralatan respons cepat, serta meningkatkan kapasitas SDM bencana pada setiap stakeholder.
Selain itu, pemprov juga mengembangkan budaya sadar bencana di masyarakat melalui kegiatan tematik seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Keluarga Tangguh Bencana.
Pusat Krisis
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, turut mendukung penuh upaya Pemprov Lampung.
“Untuk bahan dan publikasi, kami akan siarkan agar masyarakat mengetahui persiapan yang harus saat bencana alam terjadi, sebelum bencana dan setelah bencana terjadi.” ujar Ganjar Jationo.
“Saran dari saya, kita buat pusat krisis (Crisis Center) yang akan mengumumkan daerah kena bencana dan total korban jiwa, sehingga informasi dapat sampai cepat dan akurat kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, kerja sama multipihak atau Penta-Helix melibatkan pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha/bisnis, dan media massa menjadi kunci penyelenggaraan menanggulangi bencana di Lampung.
Dukungan dari instansi vertikal seperti TNI, Polri, BMKG, serta organisasi nonpemerintah, seperti PMI dan pramuka juga sangat vital.
Dengan berbagai upaya ini, Pemprov Lampung optimis dapat membangun resiliensi bencana dan perubahan iklim, sehingga menanggulangi bencana menjadi investasi pembangunan, bukan hanya respons terhadap krisis. (kmf)
