wartasiger.co.id, Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, memimpin rapat koordinasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah secara virtual bersama para Bupati/Wali Kota se-Lampung, di ruang kerja wagub setempat, Selasa, (11/3/2025).
Rapat koordinasi itu bertujuan mempercepat melaksanakan roadmap mengelola sampah di seluruh kabupaten/kota.
Wagub Jihan menegaskan, penting mempercepat mengelola sampah sebagai bagian komitmen nasional atas instruksikan Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah daerah menyusun Roadmap Rencana Aksi Kolaborasi harus selesai sebelum 12 Maret 2025, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen menuntaskan mengelola sampah melalui dua pendekatan utama, yaitu pembenahan di hulu dan hilir.
Di hulu langkah utama, meliputi edukasi masyarakat, pemilahan sampah sejak dari sumber, pengelolaan sampah organik, penerapan Extended Producer Responsibility oleh produsen, serta penguatan bank sampah sebagai motor ekonomi sirkular.
“Bank sampah ialah solusi paling efektif dan hemat biaya mengelola sampah di hulu,” ujar Jihan.
Dia menekankan, berhasil mengelola di hulu akan sangat menentukan efektivitas sistem di hilir. Di hilir, langkah ini mencakup peningkatan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah agar dapat menjangkau seluruh wilayah.
Pemprov akan meningkatkan layanan pengangkutan sampah terpilah, membangun industri pengelolaan sampah, menata TPA bermetode Sanitary landfill, menindak pembuangan sampah ilegal, dan menguatkan regulasi dan pendanaan persampahan.
“Pemerintah daerah harus menguatkan regulasi dan pendanaan agar sistem mengelola sampah dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Jihan menegaskan, kolaborasi pentahelix penting dalam mengelola sampah, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
“Bank sampah harus menjadi garda terdepan ekonomi sirkular. Setiap RW harus memiliki Bank Sampah Unit dan setiap kecamatan harus memiliki Bank Sampah Induk,” ujarnya.
Untuk mendukung program ini, pendanaan akan dioptimalkan melalui APBD (minimal 3%), APBN, Dana Desa, CSR perusahaan, serta kerja sama internasional dengan berbagai mitra, termasuk Alliance to End Plastic Waste dan Pemerintah Belanda.
Pemprov Lampung berharap langkah ini dapat menyiptakan lingkungan lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pengelolaan sampah, tegas dia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif semua pihak.
“Semoga upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan sejahtera masyarakat Lampung,” harapya. (kmf)
