wartasiger.co.id, BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang Command Center Lt. 2, Senin (7/7/2025).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memimpin rapat ini membagi tiga topik, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Tito menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia Kwartal I tahun 2025 (y-on-y) berada pada angka 4.87 persen. Angka ini menjadikan Indonesia berada posisi 45 dari 185 negara di dunia.
Jika dengan negara maju yang bergabung dalam 24 negara G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada urutan ke-4. Sementara itu, pada ASEAN, Indonesia berada urutan ke-4 di atas Singapura, Malaysia dan negara ASEAN lainnya.
“Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita pada angka 4.87 persen, di tengah situasi geopolitik saat ini,” ungkap Tito.
Ia mengatakan, jika suatu negara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi baik, negara ini sedang berada tren kemajuan. Secara otomatis tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat akan lebih baik, bahkan tingkat kemiskinan akan berkurang.
“Angka pertumbuhan ekonomi nasional ini sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, mulai kabupaten/kota sampai dengan provinsi,” katanya.
Berdasarkan data BPS, angka pertumbuhan ekonomi Lampung 5,47 persen (y-on-y) berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan menempati urutan ke-9 dari 38 Provinsi.
Namun pada wilayah Sumatera, Lampung berada urutan pertama angka pertumbuhan ekonomi terbesar.
Sembilan Langkah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan 9 langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah itu, yaitu:
- Konsumsi Rumah Tangga: pengendalian bahan pokok dan perluasan kesempatan kerja.
- Belanja Pemerintah: percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi proyek infrastruktur daerah
- Investasi: Percepatan realisasi PMA dan PMDN, peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, kemudahan izin berusaha.
- Net Ekspor: pencegahan ekspor dan impor ilegal.
BPS Mendukung
Sejalan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan, optimalisasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 9 langkah konkret.
Amalia mengatakan, BPS akan hadir mencatat semua aktivitas ekonomi di daerah yang dapat menggambarkan ukuran ekonomi daerah sebenarnya.
“Sembilan langkah konkret percepat pertumbuhan ekonomi perlu terjemahan sesuai karakteristik ekonomi daerah masing-masing, melalui dukungan pemerintah daerah,” katanya.
BPS, tegas dia, siap mendukung Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan pemerintah daerah dengan menyediakan data berkualitas untuk percepat pertumbuhan ekonomi.
Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Imran, melaporkan perkembangan realisasi percepatan pembangunan 3 juta rumah. (kmf)
