wartasiger.co.id, BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung 2025 di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Selasa (8/7/2025).
TP2DD merupakan amanat langsung dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 yang bertujuan mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Tujuan utama ialah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, serta mendorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wagub Jihan Nurlela menyebutkan, proses digitalisasi juga menjadi bentuk pelayanan publik yang dapat lebih memudahkan masyarakat.
“Kita ingin pastikan kewajiban masyarakat bayar pajak, retribusi, dan kewajiban lainnya dapat mudah, cepat, dan aman. Pemerintah hadir memudahkan, bukan menyulitkan,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang kolaboratif strategis karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tak bisa berjalan sendiri. Butuh sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Mari kita bangun ekosistem digital menyeluruh, dari pusat hingga ke daerah, dari perencanaan hingga pengawasan, sehingga tak akan ada lagi masyarakat merasa tertinggal,” ajaknya.
Dengan tekad dan semangat gotong royong, Jihan menyakini implementasi ETPD di Lampung dapat menjadi contoh nasional dalam transformasi digital pelayanan publik.
Sekretaris TP2DD Lampung, Slamet Riadi, menjelaskan, Indek Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) ialah salah satu indikator penting yang mencerminkan seberapa jauh mengimplementasikan sistem transaksi berbasis elektronik.
Ia berkata, skor tinggi indeks ini tak hanya menyerminkan kemajuan teknologi tapi juga menunjukkan komitmen memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
“Dengan meningkatkan skor ini, kita juga akan meningkatkan percaya publik terhadap pemerintah daerah,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ini.
Ia mengungkapkan, raihan skor global Lampung pada semester II tahun 2024 mencapai 97,5 % dan masuk tahap “Digital.” Menurutnya, skor itu sudah cukup memuaskan.
Namun, lanjut ia, berdasarkan catatan BI Perwakilan Lampung, perkembangan IETPD Lampung atas 16 pemerintahan daerah masih terdapat kendala utama penerimaan, di antaranya perlu meningkatkan minat masyarakat bertransaksi nontunai.
Lalu, kesiapan OPD mengadopsi pembayaran nontunai khususnya retribusi (e-retribusi, Kesehatan, kebersihan, parkir, pasar).
“Juga kesiapan infrastruktur IT dan jaringan internet pada beberapa daerah masih menjadi tantangan,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto menyebutkan, digitalisasi tak hanya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tapi juga dapat mengoptimalkan potensi PAD.
“Adapun dari sisi masyarakat, digitalisasi membayar pajak, retribusi, dan layanan publik menjadi lebih cepat dan mudah,” ungkapnya.
Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan yang sejalan program pemprov yang telah menetapkan target meningkatkan inklusi keuangan bertahap, mulai baseline tahun 2025 sebesar 85,5% dan 97,2% tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. (kmf)
