wartasiger.co.id, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama kepala daerah kabupaten di Lampung beraudiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, di kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Gubernur Mirza dan para bupati menyampaikan berbagai masalah dan kebutuhan daerah terkait pelayanan kesehatan, mulai terbatas tenaga medis hingga kondisi infrastruktur belum memadai.
Gubernur Mirza menegaskan, intervensi pemerintah pusat penting untuk membantu cepat meningkatkan layanan kesehatan di Lampung.
“Kami menyampaikan kebutuhan nyata di daerah, dari tenaga dokter, spesialis, hingga alat kesehatan dan bangunan layak. Kami berharap semua ini bisa dijawab dalam bentuk kebijakan nasional,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan, hasil audiensi ini sangat positif dan konkret.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan siap mendukung Lampung. Disiapkan tiga langkah strategis dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres),” ujar Marindo.
Menurutnya, tiga Inpres itu, yaitu Inpres Pemenuhan SDM Kesehatan, terutama tenaga dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis, dengan mendorong terlibat putra-putri daerah untuk menguatkan sistem layanan di wilayah asal mereka.
Lalu, Inpres Renovasi dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan. Inpres ini akan mencakup rumah sakit, puskesmas, dan pustu, terutama di wilayah kabupaten/kota masih kurang infrastruktur dasar kesehatan.
Terakhir, Bantuan Peralatan dan Sarana Prasarana Kesehatan, yang fokus meningkatkan layanan untuk penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi sebagai bagian menangani beban penyakit utama di Indonesia.
“Ini langkah nyata. Artinya, pertemuan ini tak hanya simbolik. Ada komitmen konkret pusat percepat memeratakan layanan kesehatan di Lampung,” katanya.
Gubernur Lampung mengapresiasi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, lantaran respon cepat dan terbuka menerima masukan daerah.
“Kami optimistis, kolaborasi ini, derajat kesehatan masyarakat Lampung akan meningkat. Ini perjuangan hak dasar rakyat,” katanya. (*)
