wartasiger.co.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Kota Bandarlampung, Kamis (02/10/2025).
Gubernur Mirza memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar berlaku.
Gubernur Mirza menyoroti penting patuh kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh SPPG agar tak ada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang membahayakan penerima manfaat.
Ia menegaskan, selama tujuh bulan pertama program ini berjalan. Tak ada laporan KLB meski distribusi jutaan porsi makanan bergizi (MBG) kepada anak-anak di seluruh Lampung.
“Selama tujuh bulan tak ada KLB. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN dengan baik dapat mencegah masalah.
Namun, Agustus hingga September kami mencatat tujuh KLB karena sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum penuh menjalankan SOP,” ujar Gubernur di sela peninjauan.
Pelajaran Penting
Menurut Gubernur, temuan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terlibat dalam pelayanan gizi.
Ia menegaskan, masalah bukan terletak sistem atau mekanisme program, melainkan disiplin pelaksana di lapangan tak konsisten mengikuti protokol.
“Selama menjalankan protokol tepat, program ini aman. Kejadian ini karena ada yang melanggar prosedur atau tak melakukan dengan sempurna,” katanya.
Gubernur Mirza menegaskan, pemerintah daerah akan menguatkan kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung.
Ia meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat.
Cek Berlapis
Mirza juga menyoroti soal mengelola bahan baku. Menurut laporan lapangan, penyimpanan bahan baku tak pernah lebih dari dua hari. Namun, kesalahan masih dapat terjadi karena cara menyimpan tak tepat.
Untuk itu, ia meminta BP POM mengecek berlapis setiap tahap, mulai dari menerima bahan baku, proses menyimpan, memotong, hingga menyajikan.
“Chef bersertifikat sudah menangani proses memasak di SPPG Rajabasa. Tapi kita belum tahu semua dapur sudah demikian. Kami minta BP POM mengecek seluruh, termasuk filter kontrol setiap tahap mengolah. Jika menjaga protokol, Insyaallah tak akan ada masalah,” ucapnya.
Limbah Makanan
Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ia mengecek kualitas air dan fasilitas mengolah limbah di SPPG Rajabasa.
Hasil mengecek, kulitas air di SPPG Rajabasa Musi Raya telah memenuhi standar. Untuk limbah makanan hasil dapur ini juga menjadi pupuk organik cair. Warga sekitar bisa menerima pupuk ini untuk tanaman pekarangan, seperti cabai dan sayuran.
Menurutnya, program mengolah limbah ini menjadi bagian konsep circular economy. Pupuk organik cair dapat masyarakat manfaatkan bertani. Hasil pertanian itu dapat kembali ke dapur SPPG sebagai bahan baku.
“Distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan. Jadi, hasil pertanian warga bisa kembali ke dapur SPPG, ekonominya berputar,” ujarnya.
Mirza juga mengapresiasi inisiatif DLH karena memprakarsai mengolah limbah menjadi pupuk organik. Ia menilai program ini akan bermanfaat ganda bagi masyarakat dan mendukung berlanjutan lingkungan.
“Jika ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa hasilkan 100 kg limbah per hari. Artinya, bisa sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Ini sangat potensial mendukung pertanian lokal,” ujarnya.
Proses Ketat
Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, menambahkan, pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku.
Ia mengungkapkan, pihaknya pernah tiga kali menolak bahan baku dari pemasok karena tak sesuai standar.
“Begitu barang datang, kami cek dulu. Kalau tak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta ganti sesuai standar,” ujarnya.
Tinjau Sekolah
Setelah meninjau SPPG Rajabasa, Gubernur Mirza melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandarlampung untuk memantau distribusi MBG.
Ia sempat berbincang dengan guru dan murid kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi.
Para siswa mengaku puas dengan kualitas makanan dan tak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Langkah pemerintah provinsi ini menunjukkan komitmen serius menjaga keamanan pangan dalam program MBG. Selain itu, juga mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui mengolah limbah.
Jika terus ketat mengawasi protokolndan konsep circular economy berjalan, program pelayanan gizi di Lampung akan lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi sejahtera masyarakat. (kmf)
