wartasiger.co.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.
Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menyerahkan penghargaan itu kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam acara Mandaya Awards 2025 di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Penghargaan Mandaya merupakan apresiasi pemerintah pusat terhadap dedikasi dan kontribusi daerah, lembaga, maupun individu dalam memberdayakan masyarakat serta meningkatkan sejahtera nasional.
Tahun ini, Pemprov Lampung menjadi salah satu penerima penghargaan untuk kategori Dedikasi dan Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat.
Muhaimin Iskandar menegaskan, pemberdayaan masyarakat ialah kunci berhasil pembangunan nasional berkelanjutan.
Menurutnya, ukuran berhasil bukan hanya pada program bantuan sosial, melainkan meningkat kemandirian dan martabat masyarakat.
Ia menjelaskan, Mandaya ialah simbol pengakuan negara terhadap kiprah nyata pemberdayaan masyarakat.
“Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan cambuk kita semua untuk bekerja lebih keras, karena tantangan sosial ekonomi ke depan masih kompleks,” ujar Muhaimin.
Strategi Berkelanjutan
Muhaimin mengungkapkan, angka kemiskinan nasional tahun 2025 masih berada level 8,47 persen, dengan lebih dari 12,58 juta jiwa penduduk miskin tinggal di wilayah pedesaan.
Selain itu, lanjut ia, tingkat ketimpangan sosial masih cukup tinggi dengan gini rasio 0,375, sementara sekitar 4,85 juta dari 7,28 juta pengangguran merupakan tenaga kerja terdidik.
Dalam menghadapi situasi ini, Muhaimin menekankan penting strategi pemberdayaan berkelanjutan.
Ia menilai, bantuan sosial memang berfungsi sebagai “bantalan”, tapi upaya membangun ekosistem yang menumbuhkan mandiri dan produktivitas masyarakat jauh lebih penting.
“Mandaya ialah simbol perubahan paradigma, dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, 50 inisiatif terbaik penerima penghargaan tahun ini memiliki satu benang merah: keyakinan bahwa masyarakat dapat menjadi pelaku utama pembangunan apabila diberikan ruang, akses, dan kepercayaan.
Ruang UMKM
Menurutnya, tugas pemerintah ialah memastikan ekosistem pemberdayaan ini berkelanjutan. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara harus bermuara meningkatkan daya masyarakat.
Presiden, kata ia, juga telah mengarahkan agar tak ada fasilitas pemerintah mangkrak. Fasilitas publik harus bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat di akar rumput.
“UMKM harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberikan ruang dan fasilitas strategis agar UMKM bisa tumbuh sehat dan bersaing di tengah iklim ekonomi ketat,” ucapnya.
Ia menyebut, Mandaya bukan hanya sekadar penghargaan, melainkan gerakan nasional yang menandai babak baru dalam pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, Muhaimin mengajak seluruh pemimpin daerah dan pemangku kepentingan bersinergi membangun ekosistem yang menumbuhkan produktivitas sosial.
Penghargaan untuk Provinsi Lampung ini menjadi pengakuan karena pemerintah daerah berhasil membangun model pemberdayaan masyarakat berbasis desa dan UMKM.
Ke depan, langkah ini kian memperkuat komitmen Pemprov Lampung mewujudkan masyarakat mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. (kmf)
