wartasiger.co.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (20/10/2025).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian memimpin rapat. Hadir juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rapat fokus membahas upaya mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci menjaga laju ekonomi nasional.
“Mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal bila dua motor utama berfungsi baik, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintah,” katanya.
Pemerintah, kata Tito, melalui realisasi APBN dan APBD, berperan besar mendorong peredaran uang di masyarakat dan menstimulasi kegiatan ekonomi.
Tito mengungkapkan, total APBD seluruh Indonesia tahun 2025 mencapai lebih Rp1.300 triliun, terdiri atas dana transfer pusat Rp919 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp42 triliun.
Ia menambahkan, pemerintah pusat terus memantau kinerja pendapatan dan belanja daerah setiap bulan. Daerah berkinerja baik akan dapat apresiasi dan insentif, sementara itu daerah dengan serapan rendah akan dibantu percepatannya.
Per 30 September 2025, rata-rata realisasi pendapatan daerah telah mencapai 70,27 persen, meningkat dari tahun sebelumnya 67 persen. Namun, untuk sisi belanja daerah baru terealisasi 56,07 persen, sedikit menurun dari periode yang sama tahun lalu (57,20 persen).
“Daerah dengan pendapatan tinggi harus memiliki belanja yang juga tinggi. Belanja pemerintah daerah cepat dan tepat akan mempercepat sirkulasi ekonomi lokal dan berdampak langsung sejahtera masyarakat,” tegasnya.
Dana Mengendap
Ia juga menyoroti masih besar dana pemerintah daerah mengendap di perbankan, mencapai Rp233 triliun berdasarkan data Bank Indonesia. Dana itu, kata Tito, harus segera dimanfaatkan untuk program pembangunan produktif, bukan dibiarkan mengendap.
“Kalau dana itu tersimpan terlalu lama, ekonomi daerah bisa terhambat. Karena itu, segera gunakan untuk kegiatan produktif yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan penting menjaga pertumbuhan ekonomi daerah agar berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,12 persen, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional kisaran 6 persen pada akhir tahun dapat tercapai.
“Kalau semua daerah bergerak serempak mempercepat belanja dan menjaga inflasi, target pertumbuhan ekonomi nasional akan mudah dicapai,” ucap Tito optimistis.
Peran Belanja
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penting percepatan realisasi anggaran daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional serta memastikan manfaat pembangunan langsung masyarakat rasakan.
“Target kita ialah surplus, bukan defisit. Bukan berarti uang disimpan. Surplus dibutuhkan agar daerah punya cadangan, namun dana itu tetap harus untuk kegiatan produktif yang mendorong ekonomi,” ujarnya.
Purbaya menekankan, belanja pemerintah berperan besar menggerakkan ekonomi. Karena itu, dana daerah masih mengendap di bank hingga Rp234 triliun harus segera dibelanjakan.
“Kalau uang daerah mengendap di pusat, bank daerah tak bisa berputar, pelaku usaha sulit meminjam, dan ekonomi lokal terhambat. Uang publik harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, kondisi ekonomi nasional tahun 2025 berada tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,12 persen dan inflasi terkendali pada 2,65 persen, terendah di antara negara-negara G20.
“Daya beli masyarakat tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi berjalan sehat, dan disiplin fiskal kita kuat. Defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB, jauh di bawah batas 3 persen,” jelasnya.
Selain itu, neraca perdagangan Indonesia surplus selama 64 bulan berturut-turut, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, dan kemiskinan berada pada 8,47 persen, terendah sejak krisis 1998.
Dominasi Jawa
Purbaya juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang menyumbang 56,9 persen PDB nasional, dan mendorong agar pertumbuhan di luar Jawa dipercepat melalui pengembangan sektor unggulan daerah.
“Daerah punya dana besar dan potensi tinggi harus dirancang agar tumbuh lebih cepat. Jangan sampai struktur ekonomi kita terus Jawa-sentris,” katanya.
Menkeu menyontohkan Sulawesi berhasil tumbuh pesat berkat hilirisasi industri. Strategi nilai tambah di daerah ini berhasil, dan harus menjadi contoh bagi daerah lain.
Hingga September 2025, realisasi belanja APBD nasional baru Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.389 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa menurun 10,5 persen.
“Ini artinya perputaran ekonomi daerah masih lambat. Jangan tunggu akhir tahun baru belanja. Uang harus segera bekerja agar ekonomi hidup,” tegas Purbaya.
Zona Rawan
Ia mengingatkan penting tata kelola keuangan daerah transparan dan berintegritas.
Berdasarkan data KPK tahun 2024, skor Survei Penilaian Integritas nasional baru 71,53, di bawah target 74. Rata-rata skor provinsi hanya 67 dan kabupaten/kota 69, yang menandakan masih banyak daerah berada zona rawan.
“Masih banyak kasus menyalahgunakan anggaran, dari suap audit, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif. Ini harus dihentikan. Dua triwulan ke depan, saya ingin tata kelola dan serapan anggaran diperbaiki,” ujarnya.
Purbaya juga menyebut, peningkatan kinerja daerah akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi Transfer ke Daerah pada tahun mendatang.
“Kalau kinerja bagus dan tata kelola bersih, kami akan perjuangkan meningkatkan anggaran ke daerah,” tandasnya.
Lampung Zona Hijau
Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja daerah per September 2025, Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan 62,11 persen dan realisasi belanja 61,69 persen. Ini menunjukkan seimbang yang baik antara pendapatan dan pengeluaran daerah.
Dengan capaian itu, Lampung menempati peringkat ke-8 nasional dalam kategori zona hijau realisasi APBD, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.
Lalu, tingkat inflasi Provinsi Lampung tercatat hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,65 persen, menunjukkan efektivitas mengendalikan harga di daerah. (kmf)
