wartasiger.co.id, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Entry Meeting Evaluasi atas Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (6/2/2026).
Evaluasi itu fokus pada pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 di Lampung Selatan untuk Tahap 1B dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 di Bandarlampung Tahap 1C.
Marindo Kurniawan menjelaskan, evaluasi ini bertujuan meninjau secara menyeluruh pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Lampung agar optimal dan sesuai kebijakan.
Program Sekolah Rakyat ini, kata ia, merupakan bentuk negara hadir dalam memberikan akses pendidikan layak bagi masyarakat.
“Perlu evaluasi komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan penting. Ini agar Sekolah Rakyat dapat efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiyawan, mengatakan, BPKP menerima mandat mengawasi Program Sekolah Rakyat sebagai bagian agenda prioritas pengawasan tahun 2026.
“Pengawasan ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Kami sudah mengawasi langsung ke SRMA 32 Lampung Selatan,” ujar Agus.
Selain itu, lanjut ia, pengawasan BPKP juga melihat proses pembelajaran berjalan cukup baik, termasuk penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar serta pemanfaatan perangkat digital interaktif antara guru dan siswa.
Menurutnya, kurun waktu enam bulan pendidikan dan perkembangan Sekolah Rakyat menunjukkan capaian positif. Namun, BPKP tetap akan mengawasi tiga sekolah menjadi objek evaluasi dengan sejumlah indikator utama.
Pengawasan itu, jelas Agus, mencakup selaras kebijakan pemerintah pusat dan daerah, implementasi kebijakan di lapangan, serta evaluasi pelaksanaan program.
“BPKP juga akan menilai aspek tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas keuangan menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Menurutnya, penguatan kurikulum, siap tenaga pendidik, dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting mengantisipasi hambatan Sekolah Rakyat. Ini agar tujuan utama menyerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai optimal. (adpim)
