wartasiger.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026 dengan Instansi Vertikal/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi instansi vertikal.
Penandatanganan itu oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana dan perwakilan unsur TNI dan Polri.
Kegiatan penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen nyata memperkuat sinergi antara Pemprov Lampung dan instansi vertikal.
Kegiatan itu di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, hibah ini bukan sekadar kewajiban administrasi atau program rutin tahunan, melainkan instrumen strategis mewujudkan visi pembangunan Lampung maju, sejahtera, dan berdaya saing.
“Pemprov terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, dan memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI/Polri, dalam melayani yang terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ucapnya.
Ia berharap agar hibah ini dapat dimanfaatkan maksimal oleh jajaran Forkopimda agar berdampak langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di Lampung.
Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, penandatanganan NPHD menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara Pemprov dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.
Dukungan melalui mekanisme hibah daerah, menurutnya, bukan sekadar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, dan mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan bersentuhan langsung masyarakat dapat optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap dukungan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat hibah benar-benar masyarakat rasakan.
Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI/Polri sangat dibutuhkan guna menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, menanggulangi bencana, membina generasi muda, hingga menguatkan wawasan kebangsaan. (kmf)
