wartasiger.co.id, BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal Tahun 2025.
Kegiatan itu di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Selasa (24/6/2025).
Marindo Kurniawan mengatakan, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sumber daya aparatur berkompeten dan profesional.
“Salah satu langkah strategis kita tempuh ialah melalui meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat administrator. PKA ini jadi bukti nyata dari komitmen tersebut,” kata ia membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung.
Menurutnya, sebagai pejabat struktural, para administrator tak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan tapi juga memiliki kompetensi manajerial mumpuni, serta berjiwa pemimpin mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja optimal.
Kualitas pelayanan publik ialah cermin berhasil pemerintahan. Masyarakat tak lagi bisa menerima pelayanan lamban, tak responsif, dan tak berorientasi hasil. Karena itu, ia menegaskan, untuk bergerak cepat, adaptif, dan senantiasa mengejar standar kinerja terbaik.
Seiring berkembang zaman dan transformasi digital kian cepat, perlu menyesuaikan cara kerja. Birokrasi masa depan ialah birokrasi efisien, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi hasil.
“Sebagaimana arahan Presiden RI dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, kita harus fokus membangun SDM unggul dan menyederhanakan birokrasi agar mampu menyiptakan iklim pelayanan dan investasi kondusif,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, kata ia, sangat mendukung visi itu melalui menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi, menata lembaga dinamis, serta reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi responsif dan inklusif.
“Saya minta agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan semangat perubahan,” ucapnya.
Guna mewujudkan birokrasi kelas dunia di Lampung, perlu menguatkan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menyeluruh, menata lembaga adaptif, serta menyempurnakan proses bisnis berbasis teknologi melalui menerapkan SPBE terintegrasi.
Transformasi pelayanan publik menjadi hal tak bisa ditawar lagi, berani bergerak ke arah layanan publik berbasis digital responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penerapan Integrated Digital Workspace dan sistem flexiwork ialah salah satu langkah nyata meningkatkan fleksibilitas kerja ASN tanpa mengorbankan produktivitas. (kmf)
