wartasiger.co.id, BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung mencatatkan prestasi gemilang dengan menempati peringkat pertama di Indonesia dalam hal pendirian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan jumlah penerima manfaat.
Prestasi ini menjadi poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh Satgas MBG Lampung, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), serta Koordinator Wilayah (Korwil) dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Meskipun meraih prestasi secara kuantitas, rapat tersebut menyoroti beberapa catatan penting guna menyelaraskan program dengan visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Anggota Komisi II DPRD Lampung Mikhdar Ilyas di DPRD Lampung , Senin 20 April 2026 mengatakan, Fokus utamanya adalah memastikan adanya dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur. Dalam RDP tersebut, ditekankan bahwa harapan Presiden adalah agar program MBG mampu menciptakan perputaran uang di setiap daerah atau desa lokasi dapur berada.
“Hal ini hanya bisa tercapai jika dapur MBG melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan baku. Harapan kami, Dapur harus membeli dari masyarakat di sekitarnya, melibatkan mereka untuk menyediakan sayuran hingga ikan. Dengan begitu, uang yang masuk ke dapur akan beredar kembali ke warga sekitar,” ungkapnya.
Dia menambahkan dalam memanpaatkan menu lokal, Perlu mendapatlan trobosan dimana perlu strategi dalam penyerapan kearifan lokal. Saat ini, banyak penerima manfaat yang lebih menyukai produk pabrikan seperti roti dibandingkan olahan pangan lokal, misalnya singkong.
“Kondisi ini dinilai menghambat perputaran ekonomi daerah karena anggaran justru mengalir kembali ke pabrik-pabrik besar,”ujar dia.
Selain itu, DPRD mendorong diversifikasi protein dengan menggunakan hasil budidaya masyarakat setempat.
“Pengelola dapur diharapkan tidak lagi bergantung pada produk industri besar seperti ikan dori atau ayam fillet pabrikan, melainkan beralih ke ikan patin, lele, nila, serta ayam karkas dari peternak lokal,” kata dia.
Mikdar menambahkan, Sebagai langkah perbaikan ke depan, DPRD Lampung bersama pihak terkait yang memantau MBG akan melakukan evaluasi terkait pemerataan jumlah penerima manfaat di setiap dapur.
“Saat ini masih ditemukan ketimpangan, di mana terdapat dapur yang melayani kurang dari 2.000 orang, sementara dapur lainnya harus melayani lebih dari 3.000 orang,” kata dia.
Kedepannya, lanjutnya pengaturan zonasi akan diperketat untuk memastikan jarak antara dapur dan penerima manfaat tidak terlalu jauh, sehingga distribusi makanan tetap efektif dan kualitas gizi terjaga bagi seluruh masyarakat Lampung.
“Kita ingin pemanfaatan dana alokasi 1,1 triliun yang terbagi di 1100 dapur MBG ini mampu memutar roda ekonomi demi kesejahteraan pelaku UMKM dan penerima manfaat. Dengan begitu tujuan dan target Presiden Pranowo dapat sukses,” tutupnya.(dra)
